Abolisi Prabowo Bukan Demi Tom Lembong, Tapi Untuk Menyelamatkan Jokowi!

Abolisi Prabowo Bukan Demi Tom Lembong, Tapi Untuk Menyelamatkan Jokowi!

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat

Ada yang aneh atas perbedaan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terhadap pembebasan Tomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dengan Hasto Kristiyanto. 

Tom Lembong dibebaskan dengan pemberian Abolisi, sementara Hasto Kristiyanto dibebaskan dengan Amnesti.

Meski sama-sama hak prerogatif Presiden, akan tetapi Abolisi dan Amnesti memiliki filosofi dan konsekuensi hukum yang berbeda. 

Selain Abolisi dan Amnesti, Presiden secara konstitusional juga memiliki hak prerogatif untuk memberikan Grasi.

Bedanya, Grasi melalui proses permohonan terpidana. Sementara Abolisi dan Amnesti, merupakan inisiatif Presiden.

Seluruh hak prerogatif Presiden ini, diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. 

Dalam Pasal ini, Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi.

Dalam terminologi yang diambil dari bahasa Belanda, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Adapun Abolisi secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda adalah peniadaan peristiwa pidana. 

Istilah ini digunakan untuk istilah penghapusan suatu peristiwa pidana, dimana setelah diabolisi peristiwa pidana tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sebelum Abolisi diberikan kepada Tom Lembong, diketahui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengakui dirinya yang memerintahkan Tom Lembong untuk melakukan import gula.

Jokowi mengakui mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong untuk melakukan impor gula.

Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons pernyataan Tom Lembong yang menyebut ada perintah darinya untuk meredam gejolak harga gula.

“Yang namanya negara, seluruh kebijakan itu dari Presiden,” kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah Kamis (31/7).

Jika dikaitkan dengan konstruksi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, maka Jokowi yang memerintahkan import gula juga terkena pertanggungjawaban pidana yang telah merugikan Negara dan menguntungkan korporasi yang mendapatkan izin import gula. 

Itu artinya, yang melakukan korupsi bukan hanya Tom Lembong, jika pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan untuk memvonis Tom Lembong konsisten diadopsi untuk mengadili Jokowi.

Kalaupun, Jokowi tidak dapat dibidik dengan Pasal 2 dan/atau 3 UU Tipikor, setidaknya Jokowi terlibat dalam tindak pidana perbantuan yang dilakukan Tim Lembong, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan Abolisi terhadap Tom Lembong, maka otomatis peristiwa korupsi import gula dihapus dan dianggap tidak ada. 

Dengan demikian, kebijakan ini berdampak pada penyelamatan Jokowi baik dari ancaman pidana Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun Hasto Kristiyanto, hanya diberikan Amnesti. Itu artinya, kesalahan Hasto diampuni dan penghapusan sanksi pidana terhadap Hasto, namun tidak menghapus peristiwa pidananya. 

Ampunan terhadap Hasto ini, tidak menghapus kasus korupsi Harun Masiku yang telah menjebloskan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan ke penjara.

Alhasil, Abolisi terhadap Tom Lembong hakekatnya adalah untuk menyelamatkan Jokowi.

Sebab, saat Tom Lembong divonis bersalah dan dipidana 4,5 tahun penjara, maka semestinya Jokowi juga harus dipenjara. 

Namun, karena Tom Lembong diabolisi kasusnya, maka selamat-lah Jokowi.

Jadi, apakah pembaca percaya Prabowo Subianto menjalankan amanat Presiden, telah lepas dari bayang-bayang kekuasaan Jokowi? ***

Pukulan Telak untuk Jokowi? Ini Makna Amnesti Hasto dan Abolisi Tom!

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta mengabulkan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dinilai bukan sekadar langkah rekonsiliasi politik.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut dibaca sebagai isyarat tegas dari Prabowo untuk mengakhiri bayang-bayang pengaruh Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

Pakar politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, melihat kebijakan ini sebagai bagian dari manuver politik strategis yang mengkonsolidasikan kepemimpinan Prabowo pasca-Pilpres 2024.

"Ini pukulan telak bagi Presiden Jokowi dengan adanya amnesti kepada dua tokoh ini, baik adalah Hasto dan Tom Lembong. Dua tokoh ini tidak bisa dipisahkan dari rezim lama, tidak bisa," kata Pangi, dikutip Minggu, 3 Agustus 2025.

Menurutnya, Prabowo tidak hanya ingin menyelesaikan sisa-sisa konflik elektoral, tetapi juga ingin mendefinisikan ulang peta kekuasaan nasional.

Hasto dan Tom adalah figur yang selama ini diasosiasikan sebagai pihak yang berseberangan dengan Jokowi.

Hasto, misalnya, menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

Sementara Tom Lembong sempat membuat kontroversi dengan menyatakan diri sebagai penulis pidato Jokowi saat kampanye, yang memicu ketegangan di ruang publik.

"Dua kasus ini betul-betul membuka mata orang. Bahwa ini lebih banyak orang mengatakan, persepsi orang ini adalah (kasus) titipan. Ini dipaksakan, ini ada kasus yang lebih besar keinginan kekuasaan daripada keinginan penegakan hukumnya," kata Pangi.

Langkah pemaafan ini, menurut Pangi, menjadi cara Prabowo membebaskan dirinya dari keterikatan dengan konflik lama dan membangun basis dukungan baru.

"Inilah yang kemudian kita melakukan pemetaan ulang terhadap spektrum politik, ya pasca Pilpres 2024. Ini adalah residu Pilpres yang sudah dituntaskan oleh Prabowo," ujarnya.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga membuka peluang konsolidasi kekuatan yang selama ini berada di luar orbit kekuasaan Jokowi.

"Dengan masuknya mereka, dengan dapat dikunci seperti ini, tentu ini akan ada peluang bagi Pak Prabowo untuk mencoba menarik semua kekuatan yang ada," kata Pangi.

Langkah Prabowo pun semakin memperjelas arah pemerintahannya ke depan: tidak lagi berada dalam bayang-bayang siapa pun, dan siap memainkan peta baru dalam lanskap kekuasaan nasional.

Sumber: Suara