GELORA.ME -Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja menolak data kemiskinan 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Buruh menyebut angka kemiskinan yang diklaim menurun justru menyesatkan dan jauh dari realitas di lapangan.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai metodologi BPS sudah ketinggalan zaman. Menurutnya, BPS masih menggunakan standar negara miskin dengan ambang penghasilan USD 2,5 per hari.
Padahal Indonesia telah dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Bila standar internasional diterapkan, kata Iqbal, jumlah orang miskin di Indonesia bisa tembus 190 juta jiwa. Kritik itu juga diperkuat dengan data PHK yang melonjak tajam.
Litbang Partai Buruh mencatat 70 ribu buruh kehilangan pekerjaan hanya dalam empat bulan pertama 2025. Bahkan BPS sendiri mengakui angka PHK naik 32 persen dibanding tahun lalu. Anehnya, di saat PHK meroket dan daya beli ambruk, BPS justru mengklaim angka kemiskinan menurun.
Artikel Terkait
Puslabfor Polri Ungkap Bercak Darah di Kamar Lula Lahfah: Hasil Analisis Forensik Lengkap
Mundur Massal Pimpinan OJK & BEI: Dampak Free Float dan Tantangan untuk Prabowo
Trading Halt IHSG 2026: Analisis Lengkap Peran MSCI dan Hedge Fund Global
Update Longsor Bandung Barat: 60 Korban Ditemukan, 20 Masih Hilang - Operasi SAR Terus Berlanjut