Moeldoko Jadi Sorotan! Publik Kaitkan Isu Ijazah Jokowi Dengan Kudeta Demokrat

GELORA.ME - Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali ramai di media sosial dikaitkan dengan Partai Biru alias Partai Demokrat.

Namun, Partai Demokrat langsung menepis tuduhan bahwa mereka berada di balik narasi tersebut.

Di tengah perdebatan, publik justru mengaitkan kembali jejak lama yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam upaya merebut kendali Partai Demokrat.

Anggota DPR Fraksi Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa partainya tidak ada kaitannya dengan polemik ijazah Presiden. 

Ia menyebut isu ini sebagai pengalihan perhatian dari persoalan bangsa yang lebih penting.

“Demokrat tidak terlibat. Ini bukan agenda kami. Tuduhan semacam ini hanya pengalihan isu,” ujar Frederik, yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Politik dan Keamanan DPP Demokrat, Selasa 29 Juli 2025.

Frederik menambahkan bahwa menjaga kehormatan partai dan kader adalah harga mati, termasuk dengan menempuh jalur hukum jika fitnah menyasar nama baik individu atau institusi.

Ia juga menyinggung pentingnya kemandirian politik agar perjuangan tidak terkooptasi pihak luar.

Namun di tengah klarifikasi Demokrat, netizen justru kembali mengungkit peran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang merupakan lingkar satu kekuasaan Presiden Jokowi, dalam kisruh Partai Demokrat beberapa tahun lalu.

Kasus ini dinilai masih membekas dalam ingatan publik.

Pada 2021, Moeldoko disebut sebagai aktor utama dalam upaya pengambilalihan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, yang menyatakan dirinya sebagai ketua umum.

Langkah itu ditolak Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan berbuntut panjang ke ranah hukum.

Pemerintah lewat Kemenkumham menolak mengesahkan hasil KLB tersebut. 

Moeldoko menggugat, tapi gugatan demi gugatan—dari PTUN hingga kasasi di Mahkamah Agung—berakhir kandas.

Upaya terakhir berupa Peninjauan Kembali (PK) juga resmi ditolak MA pada Agustus 2023.

AHY sejak awal menyebut adanya intervensi dari lingkar dalam kekuasaan, tanpa menyebut nama. Namun, Demokrat kemudian secara terbuka menegaskan bahwa Moeldoko, yang saat itu menjabat KSP, adalah sosok yang dimaksud.

Keputusan MA menolak PK menjadi pukulan telak terakhir bagi kubu Moeldoko. Partai Demokrat menyebut kemenangan itu sebagai bukti bahwa kebenaran dan demokrasi masih berdiri tegak di Indonesia.

“Ini bukan hanya kemenangan Demokrat, tapi kemenangan demokrasi Indonesia,” ujar Herzaky Mahendra Putra, Kepala Bakomstra DPP Demokrat.

Kini, di tengah isu yang kembali menyinggung Jokowi, ingatan publik soal kudeta internal Demokrat kembali mencuat—menandakan bahwa memori kolektif rakyat belum benar-benar hilang atas peristiwa tersebut.

'Partai Biru' Disebut Jadi Dalam Isu Ijazah Jokowi, Demokrat Ancam Tempuh Jalur Hukum!

Polemik panas isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menyeret nama baru dan memicu potensi perang politik. 

Partai Demokrat meradang setelah dituding sebagai "partai biru" yang bermain di balik layar, sebuah tuduhan yang membuat partai berlambang mercy itu mempertimbangkan langkah hukum.

Kegeraman Demokrat disuarakan langsung oleh Wakil Ketua Umum, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). 

Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan tinggal diam atas fitnah yang secara sengaja mencemarkan nama baik mereka. 

Ibas menyatakan pihaknya tengah serius mengkaji opsi untuk membawa penebar narasi palsu ini ke meja hijau.

“Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” kata Ibas melalui keterangan tertulisnya, Senin, 28 Juli 2025.

Putra kedua Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini meminta semua pihak untuk menghentikan praktik adu domba dan penyebaran tuduhan tanpa dasar.

Menurutnya, jika memang ada masalah hukum terkait dokumen pribadi, penyelesaiannya harus melalui jalur penegak hukum, bukan dengan menciptakan opini liar di media sosial.

“Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat," kata Ibas.

Tudingan yang menyulut amarah Demokrat ini pertama kali dihembuskan oleh Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan.

Dalam sebuah pernyataan, Ade menyebut ada tokoh politik besar dari partai berwarna biru yang menjadi dalang di balik polemik ijazah Jokowi, meski ia tidak menyebut nama secara spesifik.

Sebagai informasi, Ade Darmawan adalah sosok yang sebelumnya melaporkan pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu yang sama.