Cak Imin Sesumbar Tak Ada Lagi Orang Miskin di 2026

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat upaya pemberdayaan. Meski kekinian angka kemiskinan berhasil turun.

Orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko PM, kata Cak Imin, bertujuan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri.

Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024.

"210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Cak Imin dalam keterangannya diterima Suara.com, Jumat (25/7/2025)

Ia menjelaskan, upaya pemberdayaan turut akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.

Angka tersebut, berdasarkan data BPS, berhasil turun 0,40 juta orang dibandingkan September 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai," katanya.

Berdasarkan Inpres tersebut, menurutnya, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.

Tak hanya itu, Ketua Umum PKB ini menyatakan angka kemiskinan terbaru ini akan menjadi landasan data bagi Kemenko PM dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya pengurangan kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran.

"Data akan terus kami jadikan acuan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan efektif," ujarnya.

"Sebagai tindak lanjut di bawah amanat Inpres 8 tahun 2025, kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa yang kini masih dalam. Juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 2,38 juta jiwa.

Angka ini mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi sinyal positif keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem pemerintah.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menuturkan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem ini berhasil turun sebanyak 1,18 juta orang dari persentase penduduk miskin pada Maret dan September 2024.

"Jika dibandingkan setahun lalu mengalami penurunan 1,18 juta orang, dari persentase penduduk miskin ekstrem pada Maret 2025 mencapai 0,85% atau turun 0,14% jika dibandingkan September 2024 atau jika dibandingkan Maret 2024 lalu turun 0,41%," kata Ateng, dalam rilis data Profil Kemiskinan di Indonesia Kondisi Maret 2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Kondisi Maret 2025, Jumat (25/7/2025).

Ateng menjelaskan, BPS dalam menghitung jumlah penduduk miskin ekstrem ini menggunakan acuan ketat dari Bank Dunia, yaitu sebesar US$2,15 per kapita per hari (PPP 2017). Angka ini menunjukkan batas pengeluaran minimal seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Penurunan ini menjadi sorotan utama, mengingat data kemiskinan ekstrem baru dirilis secara spesifik oleh BPS pada tahun ini. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"BPS ditugaskan menyelenggarakan survei dan penghitungan pencapaian. Oleh karena itu pada hari ini, BPS akan mengumumkan kemiskinan ekstrem secara nasional," papar Ateng, menandai transparansi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Penurunan signifikan dalam jumlah penduduk miskin ekstrem ini tentu menjadi modal optimisme bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Meskipun angka 2,38 juta jiwa masih merupakan tantangan besar, penurunan yang substansial dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai program intervensi dan kebijakan yang digulirkan pemerintah mulai menunjukkan hasil yang positif.

Sumber: suara

Foto: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. [Ist]