Kritik Pedas Said Didu: Bahlil Dinilai Tebang Pilih dalam Penanganan Tambang

Ia menyinggung tekanan terhadap PT Bukit Asam (PTBA), BUMN yang bergerak di sektor tambang, terkait proyek hilirisasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Proyek tersebut dinilai tidak menguntungkan, namun tetap diwajibkan bagi PTBA, dengan ancaman pengurangan konsesi apabila tidak dijalankan.

“PT BA diancam akan dikurangi wilayah konsesinya jika tidak menjalankan proyek DME yang secara hitungan bisnis merugi. Padahal, yang seharusnya diwajibkan adalah tambang-tambang swasta pemegang PKP2B, namun justru tidak disentuh,” ujar Didu.

Lebih lanjut, ia mengangkat kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam polemik tersebut, Bahlil disebut-sebut menyalahkan anak usaha PT Antam, yakni PT Gag Nikel, meskipun lokasinya tidak berada dalam wilayah konservasi.

“Bahlil menyalahkan PT Gag Nikel yang jaraknya sekitar 30 hingga 40 kilometer dari kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat. Padahal, terdapat perusahaan swasta lain yang letaknya jauh lebih dekat, tapi tak disebut sama sekali,” bebernya.

Dua perusahaan yang dimaksud adalah PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama. Didu menilai, sikap diam terhadap dua entitas swasta itu menunjukkan adanya keberpihakan yang mencolok.

“Tidak ada sedikit pun kritik dari Bahlil terhadap IUP milik konglomerat yang jelas-jelas berada lebih dekat dengan Raja Ampat. Ini justru menciptakan persepsi bahwa ia sedang melindungi kepentingan oligarki,” tegasnya.

Menurutnya, langkah Bahlil yang vokal hanya terhadap BUMN patut dipertanyakan, terutama jika tidak disertai perlakuan yang sama terhadap pihak swasta.

“Kita semua sepakat bahwa penegakan hukum di sektor tambang itu penting, termasuk di Raja Ampat. Tapi jangan hanya tegas ke BUMN dan membiarkan tambang-tambang milik oligarki berjalan tanpa koreksi,” tutup Didu.