Kata Bahlil Soal Polemik Tambang Raja Ampat: Ada Pihak Asing Tidak Senang Dengan Proyek Ini!

GELORA.ME - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menduga ada campur tangan pihak asing yang ingin menggagalkan proyek hilirisasi Indonesia dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua.

Saat ini, menurut Bahlil, Indonesia sedang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hiirisasi dengan berbagai proyek.

"Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6), melansir Antara.

Salah satunya, polemik tambang nikel di Raja Ampat, yang menurut Bahlil, sengaja dimunculkan untuk mencegah hilirisasi.

Menurut dia, kawasan tambah nikel sendiri berada di Pulau GAG yang berjarak 30-40 kilometer (km) dari kawasan wisata Raja Ampat atau Pulau Paiynemo. 

Namun, foto yang beredar justru memperlihatkan tambang nikel berada di Pulau Paiynemo.

Kementerian ESDM sendiri bakal langsung turun melakukan pengecekan di Pulau GAG. 

Kementerian ESDM juga telah memutuskan untuk menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel.

"Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujar Bahlil.

Bahlil Klaim Tambang Nikel Berjarak 30-40 Km dari Wisata Raja Ampat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, tambang nikel milik PT Gag Nikel (GN) yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berada cukup jauh dari kawasan wisata unggulan Pulau Piaynemo.

Ia mengklaim, jarak antara lokasi tambang dengan pulau tersebut mencapai sekitar 30 hingga 40 kilometer (km).

"Sekarang dengan kondisi seperti ini, kita harus cross-check. Karena di beberapa media yang saya baca, ada gambar yang diperlihatkan itu seperti Pulau Piaynemo. Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat," kata Bahlil dalam acara bincang media di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).

"Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG (lokasi tambang) itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km," imbuhnya.

Ia menjelaskan, dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, hanya satu yang saat ini masih aktif beroperasi, yakni PT GAG Nikel. 

Perusahaan tersebut merupakan anak usaha perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Bahlil menegaskan, izin produksi GN telah terbit sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018 setelah memenuhi persyaratan lingkungan.

"IUP di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG. PT GAG ini, GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN," ujarnya.

Bahlil sendiri mengaku belum pernah meninjau lokasi pertambangan milik PT GAG. 

Pasalnya, IUP untuk PT GAG turun saat dirinya belum masuk jajaran kabinet.

Untuk merespons isu yang berkembang di publik, Bahlil mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke lapangan dan merencanakan kunjungan langsung ke lokasi tambang dalam waktu dekat. 

Ia menyebut kunjungan itu akan berbarengan dengan agenda inspeksi sumur minyak dan gas di wilayah Kepala Burung, Sorong, Fakfak, dan Bintuni.

Saat ini, ESDM, melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, teleh menghentikan sementara operasional PT GAG.

"[Dihentikan] sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia menekankan keputusan penghentian sementara ini bertujuan untuk memastikan semua informasi yang beredar dapat diklarifikasi secara faktual.

"Tetapi apa pun hasilnya, nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel Arya Arditya menyatakan, perusahaan beroperasi sesuai perizinan yang sah dan menerapkan prinsip good mining practices.

Ia memastikan operasional berada di luar kawasan konservasi maupun Geopark UNESCO dan telah terkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan.

"Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM," kata Arya dalam pernyataan terpisah.

Sumber: CNN