Dikawal TNI, Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Prabowo Dorong Jaksa Bongkar Korupsi Besar

Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan sinyal kuat terkait arah kebijakan hukum dan pemberantasan korupsi di periode pemerintahannya.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai langkah Kejaksaan Agung yang mulai berani membongkar kasus-kasus besar, termasuk yang menyentuh jaringan pengusaha dekat lingkaran kekuasaan sebelumnya, bukanlah gerakan biasa.

“Ini sinyal langsung dari Prabowo kepada para jaksa: bongkar korupsi besar, jangan takut, kalian dikawal,” ujar Amir kepada wartawan, Selasa (27/5).

Menurut Amir, peran pengawalan TNI yang mulai terlihat dalam sejumlah operasi kejaksaan menjadi tanda bahwa Prabowo ingin memastikan lembaga itu bekerja tanpa intimidasi maupun tekanan dari kelompok-kelompok lama yang selama ini mendominasi jalannya hukum.

“Selama ini KPK dan Kepolisian cenderung berada di bawah kendali Jokowi dan Geng Solo. Prabowo memilih memperkuat kejaksaan sebagai garda depan,” ujarnya.

Amir secara khusus menyinggung potensi masalah besar di tubuh koperasi Merah Putih, yang belakangan mengelola dana dalam jumlah fantastis.

“Jaksa punya jaringan sampai ke daerah, mereka yang paling tahu bagaimana potensi penyimpangan dana ini. Jangan sampai koperasi yang bawa-bawa semangat nasionalisme justru jadi sarang korupsi,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan serius karena kasus korupsi koperasi kerap menimbulkan dampak sosial luas, menyangkut banyak anggota masyarakat kecil.

Langkah Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi di perusahaan raksasa seperti Sritex juga dinilai Amir sebagai pesan politik yang jelas.

“Semua orang tahu Sritex punya hubungan baik dengan Jokowi. Kalau sekarang Kejagung berani masuk, itu bukan sekadar penegakan hukum biasa, itu juga sinyal politik,” papar Amir.

Ia menilai, dalam strategi intelijen, sinyal seperti ini tidak hanya ditujukan ke publik, tetapi juga ke kelompok elite: Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia tidak segan memotong kekuatan lama yang selama ini membelenggu jalannya hukum.

Langkah Prabowo memanfaatkan jejaring TNI sebagai pengawalan lembaga hukum, jika benar adanya, mencerminkan gaya kepemimpinan khas militer.

Dalam tradisi militer, pengawalan bukan sekadar soal fisik, tetapi juga soal disiplin, ketertiban, dan loyalitas. Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa kejaksaan bekerja tanpa gangguan, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa era kompromi dengan pelaku korupsi besar sudah selesai.

Salah satu pertanyaan terbesar ke depan adalah bagaimana mantan Presiden Jokowi dan kelompok politik di lingkarannya, yang sering disebut “Geng Solo,” akan merespons langkah-langkah ini.

Apakah mereka akan memilih bernegosiasi politik di belakang layar, ataukah akan melawan secara terbuka, misalnya lewat pengaruh di parlemen, partai politik, atau bahkan sisa kekuatan mereka di institusi-institusi hukum lain seperti KPK dan Polri?

Amir Hamzah menilai, segala kemungkinan masih terbuka. Namun satu hal yang pasti: “Prabowo sedang memainkan kartu besarnya. Ini baru pemanasan,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional

Foto: Amir Hamzah (IST)