Di Tengah Tuntutan Pemakzulan Gibran, Sejumlah Purnawirawan TNI Temui Presiden Prabowo di Istana

Berdasarkan pantauan, sembilan orang purnawirawan hadir mengenakan seragam veteran cokelat lengkap dengan medali dan topi hijau tua khas PPAD. Mereka enggan memberikan keterangan kepada media sebelum pertemuan berlangsung. “Nanti saja setelah pertemuan,” ujar salah satu dari mereka, Johnny.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyuarakan delapan tuntutan politik, termasuk usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Alasan mereka adalah dugaan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan Gibran, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan capres/cawapres berusia di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Putusan itu, yang dibacakan pada 16 Oktober 2023, memuluskan jalan Gibran—saat itu Wali Kota Solo dan berusia di bawah 40 tahun—untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Forum Purnawirawan menilai, proses pengambilan keputusan di MK melanggar hukum acara dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani lebih dari 300 purnawirawan dari berbagai matra, termasuk nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan diketahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Merespons tuntutan itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memahami kekhawatiran yang disuarakan para purnawirawan. Namun, menurutnya, Presiden tidak dapat langsung menanggapi tuntutan tersebut karena menyangkut persoalan konstitusional yang berada di luar kewenangan eksekutif.

“Masalah-masalah itu sangat fundamental dan tidak ringan,” ujar Wiranto di Kantor Presiden, 24 April 2025. Ia menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip Trias Politika membatasi kekuasaan presiden dalam mencampuri urusan legislatif maupun yudikatif.

Kehadiran PPAD ke Istana dinilai menjadi langkah komunikasi penting di tengah dinamika politik pasca pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meski belum diketahui secara pasti agenda dan isi pertemuan, langkah ini mencerminkan adanya upaya dialog internal antara elemen militer senior dan pimpinan negara di tengah polemik yang terus bergulir.

Sumber: jakartaraya