Perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali
    memanas setelah akun X (Twitter) Rismon Hasiholan Sianipar @Sianipar Rispon,
    ahli forensik digital masih menuding ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu.
  
  
    Dalam postingannya, Rismon yang juga merupakan mantan dosen di Universitas
    Mataram membagikan sejumlah foto skripsi lulusan Fakultas Kehutanan
    Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan tahun 1980-an. 
  
  
    Dalam unggahan itu, tampak perbedaan mencolok antara tampilan skripsi milik
    Jokowi dengan skripsi teman-temannya seangkatannya, seperti Sri Dominingsih,
    Sigit Hardwinarto, hingga Edy Triyanto yang sama-sama lulus pada tahun 1985.
  
  
    Yang paling mencolok adalah pada sampul dan format skripsi Jokowi. Jika
    skripsi rekan-rekannya tertulis dengan jelas bahwa karya tulis tersebut
    adalah "tesis" sebagai syarat memperoleh gelar sarjana kehutanan, maka pada
    halaman pengesahan skripsi Jokowi tertulis kata "skripsi".
  
  
    Hal lain yang menuai sorotan adalah status dosen pembimbing Jokowi yang
    tercantum sebagai Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, berbeda dengan mayoritas
    mahasiswa lain yang didampingi oleh dosen dengan gelar S1 atau S2.
  
  Bu rektor UGM, apakah Anda sudah pulang dari Jakarta?
— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) April 17, 2025
Jika UGM masih lembaga akademik yang mengutamakan transparansi, UGM seharusnya rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang dijanjikan oleh para wakil rektor akan dipublish utuh tanpa diedit! pic.twitter.com/AvspYwVR75
“Pembimbing prof tu. langka klo buat S1, biasanya hanya di S2, bermain rapi
    tapi tidak mengindahkan norma-norma kampus,” tulis akun @dad****.
  
    Tak berhenti di situ, kolom tanda tangan dewan penguji di skripsi Jokowi
    juga menjadi titik kritis. Tidak ada daftar nama lengkap atau tanda tangan
    penguji yang biasanya tercantum. 
  
  
    Bandingkan dengan skripsi milik Lembah Ediyanto atau Edy Triyanto, di mana
    semua nama dewan penguji dan tanda tangan mereka dicantumkan dengan rapi dan
    jelas. Netizen pun ramai menanggapi kejanggalan-kejanggalan tersebut. 
  
  
    “Kolom tanda tangan, cuma punya Joko yg ditandatangani. Dewan Penguji
    skripsi Joko ga ada, yg lain ada. Dosen Pembimbing Joko Prof, yg lain S1
    & S2. Anomali-anomali tersebut lazim @UGMYogyakarta?,” ungkap akun
    @jr_***.
  
  
    Lebih jauh lagi, publik mempertanyakan sikap UGM yang dinilai lamban dan
    tidak transparan dalam menanggapi isu ini. Pertemuan antara pihak UGM dan
    kuasa hukum Presiden Jokowi pada 15 April 2025 lalu disebut-sebut akan
    dirilis videonya secara utuh tanpa editan. Namun, hingga kini publik belum
    bisa mengaksesnya.
  
  
    “Jika UGM masih lembaga akademik yang mengutamakan transparansi, UGM
    seharusnya rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang dijanjikan oleh
    para wakil rektor akan dipublish utuh tanpa diedit!," tulis @sianiparrismon
    dalam unggahannya seperti dikutip Sabtu (19/4/2025).
  
  
    Netizen lainnya pun mulai mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada
    analisa ilmiah tandingan yang menjawab temuan Rismon dan Roy Suryo yang
    lebih dulu merilis analisa forensik atas keabsahan dokumen akademik
    Jokowi. 
  
  
    “Aneh kenapa UGM, Jokowi & Tim Kuasa Hukumnya tidak membantah analisa
    ilmiah P. Rismon & Roy Suryo dg analisa ilmiah tandingan keaslian
    Skripsi & Ijazah Jokowi? Bukankah ahli forensik digital dan telematika
    independen di Indonesia cukup banyak?,” tulis @say**** yang juga menandai
    akun @grok dalam cuitannya.
  
  
    Ketika suara-suara kritis kian nyaring, sebagian masyarakat menyuarakan
    kekecewaan mereka terhadap sistem yang dianggap telah membungkam kebenaran
    selama bertahun-tahun.
  
  
    “Negara ini sudah cukup lama tersesat dalam bayang-bayang kebohongan yang
    dibangun dengan rapi dan dijaga dengan kekuasaan. Tapi sekarang, rakyat
    mulai bangun. Suara-suara yang dulu dibungkam, kini mulai lantang.
    Bukti-bukti,” tulis akun @bend*** dalam narasi yang menyentuh.
  
  
    Kini, publik menanti langkah lanjutan dari Universitas Gadjah Mada. Di era
    digital yang penuh transparansi ini, kebenaran bukan lagi milik penguasa,
    tapi milik publik. 
  
  
    Sumber:
    suara
  
  Foto: Skripsi Jokowi (X)
   
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Diduga Kuat Ada Upaya Cari Muka ke Prabowo
Habib Jafar Doakan Onadio Leonardo Lepas dari Narkoba: Tak Ada Toleransi untuk Narkoba
Purbaya Tegaskan Kredibilitas Data Kemenkeu dan Minta Pemda Fokus Penyerapan Anggaran
Bupati Pati Gagal Dimakzulkan: DPRD Tolak Usulan dengan 36 Suara, Ini Rekomendasi Selanjutnya