Kuatnya Rakyat, Anggota DPR sampai Takut Negara Rugi kalau Masyarakat Tinggalkan Pertamina

"Agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi, ini harus kita antisipasi,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa kemarin.

Mukhtarudin menekankan bahwa pembenahan manajemen dan perbaikan tata kelola niaga BBM perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Dia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

Bahkan Komisi XII telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan uji sampel di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

“Pengawasan dan koordinasi dalam tata kelola niaga BBM dengan Pertamina akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucapnya.

Dia  pun meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax yang sangat meresahkan.

“Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh dari berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat,” tuturnya.

Mukhtarudin juga menekankan terbongkarnya skandal korupsi itu harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," kata Mukhtarudin.

Sumber: era