Hal tersebut Muhadjir sampaikan dalam rapat antara Komisi X DPR dan para mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
"Sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda, bayar berapa pun dikasih," ujar Muhadjir yang juga mantan Mendikbud itu.
Muhadjir menyampaikan, kalau perlu, keluarga dari mahasiswa yang akan wisuda datang sebanyak-banyaknya.
Asalkan, kata dia, keluarga yang datang membayar undangan wisuda.
"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang senang diminta apa pun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya naik, pasti lah protes itu," tutur dia.
Lalu, Muhadjir menyinggung perihal PTN yang seharusnya bisa mandiri dalam hal pembiayaan.
Artikel Terkait
Mundur Massal Pimpinan OJK & BEI: Dampak Free Float dan Tantangan untuk Prabowo
Trading Halt IHSG 2026: Analisis Lengkap Peran MSCI dan Hedge Fund Global
Update Longsor Bandung Barat: 60 Korban Ditemukan, 20 Masih Hilang - Operasi SAR Terus Berlanjut
Kritik Gatot Nurmantyo ke Kapolri Listyo Sigit: 3 Poin Kontroversial & Alarm Demokrasi