Menurutnya, korban bukan yang main judi online. Sebab, berdasar KUHP Pasal 303 maupun UU ITE 11/2008 Pasal 27, pemain berikut bandar judi online adalah pelaku pidana, dan itu harus ditindak tegas.
“Ketika saya menyampaikan bahwa para korban judi online ada yang bisa mendapat bantuan sosial, mereka menganggap para penjudi itu yang dapat bantuan. Jadi, terjadi misleading itu, tidak begitu,” tegas Muhadjir kepada wartawan, di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6).
Menurutnya, korban judi online yang berhak mendapat Bansos adalah keluarga atau individu para penjudi yang dirugikan, baik secara material, finansial maupun psikologis.
“Itulah yang nanti kita santuni,” katanya.
“Jadi keluarganya ya, karena keluarga yang jatuh miskin, itu yang nanti mendapat bantuan sosial,” imbuh Ketua PP Muhammadiyah itu.
Sebagaimana amanat konstitusi, jelas dia, korban judi online masuk kategori masyarakat miskin, sehingga layak disantuni negara.
“Kenapa? Ya pokoknya orang miskin itu tanggung jawab negara, sesuai UUD Pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” tuturnya.
Meskipun, lanjut dia, orang miskin tidak hanya mereka yang menjadi korban judi online saja, tapi semua orang miskin menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan dengan standar pengecekan dan kriteria yang berlaku di Kemensos.
Artikel Terkait
Karen Agustiawan Jadi Saksi Kunci Kasus Korupsi Pertamina Rp 285 Triliun, Terbesar dalam Sejarah
Lokasi Hotel Strategis: Kunci Perjalanan Bisnis Efisien & Produktif
Kronologi Misterius CY Tewas Usai Kelab Malam: Pingsan di Depan Rumah, Dokter Tetapkan Meninggal dalam 15 Menit
Jokowi Buka Suara Soal Polemik Kereta Cepat Whoosh: Bukan Cari Laba, Tapi Selamatkan Negara dari Kerugian Rp 100 Triliun