Usai Di-reshuffle, Kasus Hukum Budi Arie dan Dito Tetap Harus Diproses!

GELORA.ME - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyoroti pentingnya keberlanjutan penegakan hukum dan reformasi tata kelola pemerintahan usai mencuatnya kembali sorotan publik terhadap dua mantan menteri yang dikaitkan dalam kasus hukum, yakni kasus pengamanan situs judi online (judol) dan proyek BTS Kominfo.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan aliran dana sebesar Rp27 miliar dari terpidana kasus BTS Kominfo, Irwan Hermawan, kepada mantan Menpora Dito Ariotedjo.

Dana itu disebut-sebut digunakan untuk 'mengondisikan' penyelesaian perkara di Kejaksaan Agung, meski kemudian uang tersebut telah dikembalikan oleh pengacara Irwan, Maqdir Ismail, ke kejaksaan.

Di sisi lain, mantan Menteri Koperasi, yang belakangan disorot karena isu pengamanan situs judi online di Kominfo itu juga menjadi bagian dari perhatian publik.

Azmi menilai, langkah Presiden melakukan reshuffle kabinet adalah keputusan politik-hukum yang patut diapresiasi. 

Namun ia mengingatkan bahwa upaya penegakan hukum tidak boleh berhenti di situ.

"Harus diakui Presiden telah menunaikan langkah-langkah tepat politik hukumnya, namun hendaknya proses penegakan hukum tidak boleh berhenti. Transparansi harus pula menyentuh akar masalah penyelesaian yang substantif," ujar Azmi, Senin (15/9/2025).

Ia mempertanyakan kecenderungan kasus-kasus besar yang kerap hanya menyentuh permukaan. 

"Di luar soal siapa yang bersalah atau tidak, publik berhak bertanya. Mengapa kasus-kasus dugaan besar seperti ini sering berhenti di 'ranting' dan 'batang', tetapi jarang menyentuh 'akarnya'?," ucapnya.

Menurutnya, akar masalah terletak pada sistem dan perilaku yang selama ini dibiarkan tumbuh subur. 

Ia menyoroti lemahnya transparansi yang membuat kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun.

"Akar masalah yang dimaksud adalah perbuatan faktualnya apa? Sistem patronase, lingkaran kepentingan, dan lemahnya transparansi yang membuat kepercayaan publik pada institusi negara terus terkikis, hal-hal ini harus bisa dituntaskan, sebab seringkali pejabat publik tersandung di area ini," kata Azmi.

Ia menekankan bahwa agenda reformasi hukum dan politik tak boleh berhenti pada pergantian individu, tetapi harus menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh.

"Agenda reformasi hukum dan politik tidak boleh berhenti pada bamper personil tertentu, sebab ia harus hadir dalam bentuk akuntabilitas nyata dari pejabat publik," ujarnya.

Azmi juga mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tuntas dan adil, terutama jika ada dugaan keterlibatan dua mantan menteri tersebut.

"Dalam hal ini apakah ada peristiwa dugaan keterlibatan dalam persoalan judi online maupun praktik korupsi yang melibatkan dua mantan menteri tersebut? Makanya agar fair harus ada pula proses penegakan hukum agar dapat diketahui apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak?" pungkasnya.

Sumber: Inilah