PDIP Masih Oposisi Tapi Kok Mesra? Amnesti Hasto Bikin Hubungan Jokowi dan Prabowo Makin Gak Nyambung!

GELORA.ME - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti kepada politisi PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada Tom Lembong, ternyata memunculkan analisa politik yang cukup menggelitik.

Bukan hanya soal keberanian politik, keputusan ini juga dipandang sebagai langkah yang berpotensi mengubah arah dinamika kekuasaan di lingkaran elite nasional.

Banyak pihak kini mulai mempertanyakan: apakah ini sinyal renggangnya hubungan antara Prabowo dan Presiden Joko Widodo?

Apakah keputusan tersebut akan membuka jalan baru dalam konfigurasi politik Indonesia pasca-Pemilu?

Ataukah hanya strategi jangka pendek yang disusun demi menciptakan stabilitas pemerintahan Prabowo?

Menurut Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, keputusan pemberian amnesti dan abolisi kepada dua sosok yang dikenal kurang sejalan dengan Jokowi ini tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan politik tingkat tinggi.

Ray menilai, hubungan antara Prabowo dan Jokowi kemungkinan besar akan mengalami ketegangan usai keputusan tersebut diumumkan ke publik.

Pasalnya, Hasto dan Tom Lembong selama ini dikenal sebagai tokoh yang kerap berbeda posisi dengan Jokowi dalam berbagai isu strategis.

"Secara politik, pemberian amnesti kepada Hasto dapat berimplikasi pada dua hal," ungkap Ray dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

"Pertama, makin jauhnya hubungan Prabowo dengan Jokowi. Kedua, menguatnya sinyal kedekatan antara Prabowo dan Megawati," lanjutnya.

Hubungan "MegaPro" sebutan untuk Megawati dan Prabowo,mulai menjadi perbincangan hangat setelah keputusan ini muncul ke permukaan.

Meski begitu, Ray menyampaikan bahwa belum tentu PDIP akan serta-merta masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Kendati amnesti kepada Hasto bisa dianggap sebagai 'pemberian' besar, Ray menilai PDIP tak akan gegabah dalam menukar sikap politiknya demi balas budi.

"Langkah itu terlalu berisiko bagi PDIP. Jika mereka masuk ke pemerintahan hanya karena Hasto dibebaskan, bisa-bisa mereka kehilangan kredibilitas di mata publik," jelasnya.

Sebaliknya, PDIP diprediksi akan tetap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi, namun dengan pendekatan yang lebih lunak atau moderat.

Menurut Ray, pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, PDIP akan cenderung menahan diri dan tidak terlalu agresif dalam mengkritik.

Namun, pola itu bisa berubah di tahun-tahun berikutnya tergantung pada perkembangan dinamika politik nasional.

"Oleh karena itu, saya melihat PDIP akan tetap di luar. Tapi menjadi oposisi moderat. Khususnya dalam satu tahun ini (2025), PDIP akan lebih banyak menahan diri," ujarnya.

Menariknya, Ray juga menyentil posisi Hasto di internal PDIP.

Walaupun telah mendapatkan amnesti, Ray menilai kans Hasto untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP terbilang kecil.

Alasannya, posisi tersebut kemungkinan besar akan diisi oleh sosok lain demi menjaga stabilitas dan persepsi publik terhadap partai.

Namun, bukan berarti peran Hasto benar-benar hilang.

Ray menilai Hasto tetap akan menjadi tangan kanan Megawati, meskipun secara struktur formal tak lagi menjabat Sekjen.

“Peran Hasto masih kuat. Ia akan tetap mendampingi Ibu Mega, hanya tidak lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya,” pungkasnya.

Dengan berbagai pertimbangan politik ini, langkah Prabowo dalam memberikan amnesti dan abolisi menjadi titik balik penting yang bisa mengubah peta kekuatan elite nasional.

Apakah ini awal dari poros baru antara PDIP dan Prabowo?

Ataukah ini hanya strategi pragmatis jangka pendek untuk menjaga suhu politik tetap stabil?

Satu hal yang pasti, tensi politik di tahun pertama pemerintahan Prabowo akan terus menjadi sorotan utama.

Sumber: HukamaNews