GELORA.ME -Pegiat media sosial dan aktivis asal Aceh, Zulfikar Akbar, melayangkan protes keras terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pemindahan administrasi empat pulau di Aceh ke wilayah Sumatera Utara.
Zulfikar menyampaikan keluhannya secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto melalui media sosial. Ia menilai kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 itu sangat merugikan masyarakat Aceh dan menyebutnya sebagai bentuk “perampokan”.
"Pak Prabowo, SK Mendagri bernomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 ini sama dengan menginjak kepala kami orang Aceh," tulis Zulfikar seperti dikutip redaksi, Jumat 13 Juni 2025.
Ia juga menyarankan Presiden Prabowo menggali motif di balik kebijakan tersebut dan mempertimbangkan untuk mengevaluasi posisi Mendagri Tito Karnavian.
Zulfikar menilai langkah Mendagri telah memicu kemarahan masyarakat Aceh secara luas, baik yang tinggal di dalam provinsi maupun di perantauan.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini berpotensi memicu ketegangan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.
Tak hanya kepada Presiden Prabowo, Zulfikar juga menyinggung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, agar mengingatkan menantunya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, untuk tidak bersikap seolah-olah bisa “merampas” wilayah Aceh.
"Pak Jokowi, tolong ingatkan menantu Anda ini, Bobby Nasution, untuk tidak main api dengan Aceh," tegasnya.
Polemik pemindahan administrasi empat pulau ini menjadi isu sensitif yang menyentuh aspek historis dan identitas masyarakat Aceh. Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Keputusan ini tidak hanya memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tetapi juga membuka ruang bagi potensi perpecahan sosial dan politik yang lebih luas.
Kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan antarprovinsi. Khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintah pusat.
“Kami Aceh bisa sangat baik jika Anda beriktikad baik, dan kami juga punya jejak sejarah bagaimana menjaga nama baik dan harga diri," pungkasnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Prabowo Miliki Kepekaan dan Keberpihakan dalam Supremasi Hukum
Gibran Tabrak Konstitusi Untuk Jadi Wapres, Laksma TNI (Purn) Moeryono: Kurang Ajar!
Ketua PBNU Sebut Pertambangan Itu Maslahat, Menjaga Lingkungan Terlalu Ekstrem Itu Tidak Fair
Luhut Minta Polemik Keaslian Ijazah Jokowi Disetop: Apa Sih Masalahnya buat Indonesia?