Jokowi Soal Usulan Pemakzulan Gibran: Presiden dan Wapres Kita Itu Sepaket, Jangan Samakan Dengan Filipina!

GELORA.ME - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi mengatakan pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan dalam satu paket koalisi.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya usai salat Iduladha, Jumat (6/6).

Jokowi kemudian membandingkan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan Filipina. 

Negeri Lumbung Padi itu memilih presiden dan wakil presidennya secara terpisah.

"Di Filipina itu [pemilihan presiden dan wapres] sendiri-sendiri. Di kita ini, kan, satu paket," kata dia.

Meski demikian, Jokowi menilai upaya pemakzulan anaknya itu sebagai dinamika politik biasa.

"Bahwa ada yang menyurati seperti itu, itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Biasa," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki mekanisme ketatanegaraan untuk memakzulkan kepala negara. 

Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi untuk melengserkan presiden maupun wakilnya.

"Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru [bisa dimakzulkan]," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming ke MPR-DPR RI. DPR sendiri memastikan telah menerima surat tersebut.

"Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian bunyi surat tersebut.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio.

"Ya, betul [surat] sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD," kata Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6).

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

👇👇

Gibran Bertemu dengan Megawati, Apa Kata Jokowi?

Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menilai positif pertemuan Wakil Presiden Indonesia saat ini Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Jokowi menilai pertemuan anaknya dengan Ketua Umum PDIP itu sebagai hal biasa. Menurutnya, pertemuan antara tokoh politik di tanah air sebagai hal yang positif.

"Ya biasa saja. Bagus," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya usai Salat Idul Adha, Jumat (6/6).

Namun, Jokowi enggan berbicara banyak mengenai dampak politik dari pertemuan Gibran dengan mantan ketua umumnya itu. Ia hanya mengulang jawaban yang sudah ia berikan.

"Ya biasa saja. Bagus-bagus saja," jawabnya saat ditanya mengenai arti politis pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Gibran bertemu dengan Megawati saat menghadiri Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6) lalu.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang ada dalam ruangan itu menyebut Megawati sempat bercanda dengan Gibran. 

Ia mengatakan ketika itu Gibran juga sempat menanyakan kondisi kesehatan Megawati.

"Iya bercanda (Gibran-Megawati) di antara kita, yang ada di holding, ada saya, ada Pak Prabowo," tuturnya.

"Iya (Gibran) bertanya, menanyakan kesehatan Ibu, segala macam," imbuhnya.

Hubungan antara Megawati yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Gibran diketahui memanas sejak akhir 2023 menjelang Pilpres 2024. 

Hal itu diduga lantaran Gibran, yang merupakan anak sulung Presiden RI ke-7, Joko Widodo memilih maju sebagai pendamping Prabowo.

Padahal, PDIP kala itu sudah mendeklarasikan pasangan mereka yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Konflik itu terus berlanjut hingga akhirnya memecat Jokowi dan Gibran sebagai kader PDIP.

Sumber: CNN