Makin Ngegas! Rismon Bakal Laporkan Jokowi Atas Kasus Baru, Ramalan Presiden ke-7 Jadi Kenyataan

GELORA.ME - Ahli digital forensik Rismon Sianipar makin ngegas, ia berencana bakal melaporkan Joko Widodo alias Jokowi terkait kasus lain di luar polemik ijazah.

Diakui Rismon, bakal ada perang babak baru perihal perseteruannya dengan Jokowi.

Seperti diketahui, Rismon Sianipar bersama dua rekannya yakni Roy Suryo dan Dokter Tifa gencar menuding ijazah Jokowi adalah palsu.

Ketiganya bahkan selama satu bulan lebih koar-koar di depan publik soal bukti ijazah Jokowi palsu.

Atas tudingan dari Roy Suryo Cs tersebut, pihak Bareskrim Polri yang menangani kasus ijazah Jokowi pun belakangan mengurai hasil penyelidikan dan analisa.

Bareskrim akhirnya mengumumkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli serta identik dengan lulusan UGM Fakultas Kehutanan di tahun kelulusan yang sama yakni tahun 1985.

Atas pengumuman yang disampaikan pihak Bareskrim Polri itu, kubu Roy Suryo tak lantas percaya.

Tak cuma soal ijazah, kubu Roy Suryo Cs kini juga mengusik soal skripsi Jokowi.

Bahkan kabar terbarunya, Rismon akan melaporkan Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu.

Tak tanggung-tanggung, Rismon mengaku akan melaporkan Jokowi ke kepolisian dan pengadilan.

"Peperangan baru! Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata!" imbuh Rismon Sianipar dalam postingannya di Twitter 31 Mei 2025.

Ada alasan kuat kenapa Rismon berapi-api bakal melaporkan Jokowi soal skripsi.

Rismon menyoroti formulir pendaftaran Jokowi saat berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Bareskrim Polri di momen konferensi pers beberapa waktu lalu.

Selain formulir, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai Jokowi.

Dari sanalah Rismon meragukan soal skripsi Jokowi.

"Mengingat form her-registrasi, Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS (wajib dan pilihan hanya 122 SKS! Sarjana muda tidak menulis skripsi!" cuit Rismon dalam akun Twitternya.

Bukan cuma ancaman, Rismon bahkan mengaku timnya sedang menyiapkan konsep laporan untuk Jokowi.

"Yg mau ngelaporin siapa lae ? Berani ngelaporin jokowi ?" tanya netizen.

"Kenapa tidak? tunggul tanggal mainnya, laporan sedang dikonsep!" tegas Rismon.

👇👇

PEPERANGAN BARU! JOKOWI akan dilaporkan atas SKRIPSI PALSU ke BARESKRIM dan PENGADILAN PERDATA! Mengingat form HER-REGISTRASI, JOKOWI terdaftar SARJANA MUDA dan TOTAL SKS (wajib dan pilihan) HANYA 122 SKS!

SARJANA MUDA TIDAK MENULIS SKRIPSI! pic.twitter.com/krnE9pMJYX

— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) May 31, 2025

Tak cuma Rismon, kubu Roy Suryo yang lain yakni Dokter Tifa juga menggaungkan hal yang sama.

Baru-baru ini Dokter Tifa menyinggung soal jumlah SKS yang diambil Jokowi saat berkuliah di UGM.

Sama-sama lulusan UGM, Dokter Tifa pun membandingkan SKS yang ia jalani selama berkuliah dengan Jokowi.

"Jadi Dokter butuh 211 SKS

Masa jadi Ir Kehutanan cuma 122 SKS?

Siapa yang bohong ini?" tanya Dokter Tifa dalam cuitannya, Sabtu (31/5/2025).

Tak cuma mengurai kecurigaan, Dokter Tifa juga memperlihatkan foto terkait dengan jumlah SKS yang ia jalani selama mengenyam pendidikan di UGM.

Dokter Tifa pun meragukan Jokowi yang bisa lulus sarjana tapi cuma mengikuti 122 SKS.

"Saya menjadi Sarjana Kedokteran dan kemudian menjadi Dokter dari Universitas Gadjah Mada - UGM

Harus menempuh:

Mata Kuliah Wajib = 149 SKS

Mata kuliah pilihan = 8 SKS

Total SKS menjadi SARJANA KEDOKTERAN (S.Ked) = 157 SKS! 

Kemudian ditambah Mata Kuliah Profesi  KKN = 54 SKS

Jadi Total SKS saya menjadi DOKTER harus menempuh = 211 SKS!

Lantas Bagaimana mungkin Sarjana Kehutanan UGM bisa lulus jadi Insinyur hanya dengan modal 122 SKS????" tulis Dokter Tifa dalam unggahannya.

👇👇

Jadi Dokter butuh 211 SKS
Masa jadi Ir Kehutanan cuma 122 SKS?
Siapa yang bohong ini?

------

Saya menjadi Sarjana Kedokteran dan kemudian menjadi Dokter dari Universitas Gadjah Mada - UGM

Harus menempuh:

Mata Kuliah Wajib = 149 SKS
Mata kuliah pilihan = 8 SKS

Total SKS… pic.twitter.com/1O3NccJDAm

— Dokter Tifa (@DokterTifa) May 31, 2025

Ramalan Jokowi Jadi Kenyataan

Terkait dengan bahasan kubu Roy Suryo Cs yang kini tertuju pada skripsi, Jokowi nyatanya tak kaget.

Sebab beberapa waktu lalu, Jokowi telah mengurai firasatnya atas polemik ijazah yang membelenggunya.

Firasat itu didapatkan Jokowi setelah mendengar kubu yang meragukan ijazahnya itu kini menyinggung juga soal skripsi. Mengetahui hal itu, Jokowi gusar.

Kata presiden ke-7 itu, kasus yang menyangkut rekam jejak pendidikannya tidak akan selesai jika terus dibelokkan ke arah tak beraturan.

Lagipula soal skripsi, Jokowi menyebut dirinya memang benar-benar menulis skripsi dan buktinya bisa ditemukan di perpustakaan UGM.

"Ya nanti kalau merembetnya ke mana-mana enggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada, dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran," ungkap Jokowi di depan awak media di kediamannya di Solo pada 23 Mei 2025 lalu.

Lebih lanjut, bak peramal, Jokowi mengurai analisanya saat sadar bahwa kini tak cuma ijazah yang dibahas kubu Roy Suryo.

"Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, dicekin semua," imbuh Jokowi sambil tertawa kecil.

Tak cuma Jokowi, pengacaranya pun sempat mengurai firasat yang sama terkait dengan kasus ijazah.

Pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan sempat menanggapi permintaan kubu Roy Suryo yang ingin agar Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke publik.

Terkait dengan permintaan tersebut, Yakup menolaknya.

Sebab kata Yakup, jika Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke publik, tidak ada jaminan kasus tersebut akan selesai.

"Dari awal itu kan memang kami sudah sampaikan bahwa untuk menunjukkan ini (ijazah asli) tidak akan menyelesaikan persoalan,” ujar Yakup Hasibuan.

Diungkap Yakup, kubu Roy Suryo Cs tidak akan berhenti mengusik soal ijazah Jokowi.

Hal itu terlihat dari kubu Roy Suryo yang tetap ngotot menuduh Jokowi padahal pihak UGM dan kepolisian telah mengumumkan keaslian ijazah sang presiden.

"Sudah berkali-kali juga dikonfirmasi ini dari pihak UGM, dari kawan-kawan, dan sebagainya. Sehingga, pada saat kita memutuskan untuk mengambil langkah hukum, maka biarkanlah proses hukum yang berjalan," pungkas Yakup.

Sumber: Tribun