Analis Bongkar Blunder Bareskrim: Nilai Jokowi Banyak D Tapi IPK 3,05? ANEH!

GELORA.ME - Jurnalis senior, Rahma Sarita Aljufri, secara blak-blakan mengkritik langkah Bareskrim Polri yang merilis transkrip nilai mantan Presiden Jokowi.

Ia menyebut terdapat kejanggalan dalam data akademik yang dipublikasikan.

Dikatakan Sarita, publik justru semakin bingung dengan transparansi yang disampaikan.

Ia mempertanyakan bagaimana sistem penilaian yang berlaku di Universitas Gadjah Mada (UGM) saat itu bisa menghasilkan IPK 3,05 meski nilai D dan C mendominasi.

“Sekarang Bareskrim Polri sudah mengeluarkan, merilis, termasuk transkrip nilai Jokowi yang A, B, C, D. Aneh ini, D-nya masih banyak, C banyak. Nilainya yang A ada tiga, kemudian B sepuluh, C tiga belas, dan D ada enam,” kata Sarita dalam videonya yang beredar, dikurltip Jumat (30/5/2025).

Ia membandingkan dengan pengalamannya kuliah di Universitas Airlangga pada tahun 1993, di mana nilai D dianggap tidak lulus dan harus diulang.

Hal itu membuatnya curiga dengan logika perhitungan indeks prestasi kumulatif (IPK) Jokowi.

“Yang jelas, setahu saya, saya kuliah di Universitas Airlangga tahun 1993, kalau D ini gak lulus. Disuruh ngulang. IPK saya juga 3 sekian, itu gak ada D-nya. Cuma ada satu C,” cetusnya.

Lebih lanjut, Rahma menyatakan heran bagaimana IPK Jokowi bisa mencapai angka 3,05 dengan kombinasi nilai yang disebutnya tergolong rendah.

“Sementara ini Jokowi, IPK-nya 3,05. Saya gak ngerti ngitungnya gimana yah. Mungkin SKS-nya beda atau bagaimana,” tambahnya.

Sebelumnya, pemeriksaan yang dilakukan penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap akademisi Rismon Sianipar dianggap aneh.

Hal ini diungkapkan pengamat kepolisian, Bambang Rukminto.

Bambang menilai aneh saat mendengar kabar terbaru terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI, Jokowi.

Rismon, yang dikonfirmasi mengenai pemeriksaan itu juga mengatakan hal senada. Ia merasa heran karena indikasinya dituduh membuat kegaduhan.

"Nah itu, bisa jadi kami dituduh membuat keamanan negara jadi gaduh," kata Rismon, Kamis (29/5/2025).

Diceritakan Rismon, pemeriksaan yang dilakukan Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya berlangsung pada Senin (26/5/2025) kemarin.

Lebih lanjut, Rismon mengungkapkan bahwa sekitar enam jam pemeriksaan, penyidik lebih banyak mendalami soal kegaduhan yang terjadi mengenai polemik ijazah Jokowi.

"6 jam 97 pertanyaan, paling banyak dari semuanya," sebutnya.

Tambahnya, penyidik juga mempertanyakan otoritas Rismon dan kawan-kawan dalam memeriksa keabsahan ijazah Jokowi.

"Ya mereka tanyakan hak otoritas saya memeriksa ijazah dan skripsi Jokowi. Peneliti kok butuh otoritas lembaga, peneliti itu bebas dan tanpa intervensi siapapun," bebernya.

Ia pun merasa heran, karena menganggap bahwa tidak ada salahnya untuk meminta agar ijazah tersebut ditunjukkan ke publik jika benar-benar asli. 

Karena Jokowi merupakan mantan Kepala negara yang telah melalui proses administrasi.

"Jokowi berutang budi tunjukkan ijazahnya pada rakyat," tandasnya.

Berdasarkan apa yang telah diteliti sejauh ini, Rismon tetap menarik kesimpulan bahwa memang keabsahan ijazah Jokowi patut dicurigai

"Jelaslah, apalagi tentang sarjana muda di akun X saya," kuncinya. 

ANEH! Transkrip Nilai Ijazah Jokowi Dibuka Bareskrim Polri, IPK 3.05, Padahal Jokowi Pernah Sebut Sendiri IPK Kurang dari 2

GELORA.ME - Akhirnya nilai kuliah Jokowi selama kuliah 5 tahun di Fakultas Kehutanan UGM, resmi ditampilkan oleh Bareskrim Polri.

Dikutip dari youtube tribunnews, pada Kamis (29/5), transkip nilai itu dibuka setelah publik terus mendesak keaslian ijazah Jokowi.

Jokowi diketahui kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 dan lulus tahun 1985.

Di transkrip nilai ada nila A, B. Bahkan nilai D ada 6.

Nilai A didapat Jokowi dari KKN dan Filsafat Pancasila dan Fisiologi Pohon selama kuliah berlangsung.

B muncul di Matematika 2, Fisika, Genetika Statistik Penyakit Tanaman Hutan.

Total IPK Jokowi cukup tinggi 3,05, dengan nilai itu Jokowi dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985.

Sementara itu Rismon Hasiholan Sianipar mentwet, jumlah kredit wajib: 88 SKS, jumlah kredit pilihan 34 SKS. Total kredit 122 SKS.

Kok bisa jadi sarjana kehutanan?

Saat ini saja, total kredit sarjana UGM saja 144 SKS.

Apakah Jokowi hanya SARJANA MUDA sesuai dengan form yang diisinya?

Akun X @ProfYL_Henuk (ROTEMAN LAW FREE) malah menyebut 3 fakta otentik IPK @jokowi 3,05 yang disebutnya palsu versus IPK @ProfylHenuk 2,54 (ASLI).

Akun ini membeberkan fakta bahwa: 

Pertama, tidak ada mata pelajaran vs mata kuliah.

Kedua, tak ada tahun ikut kuliah agama (I) vs agama (II/1981).

Ketiga, nilai tulis tangan vs ketik.

Transkrip S1 Jokowi dari UGM PALSU jadi Bareskrim Polri sebar HOAKS.

👇👇

3 FAKTA OTENTIK IPK @jokowi 3,05 (PALSU) Vs IPK @ProfylHenuk 2 54 (ASLI)=(1)TAK ADA MATA PELAJARAN Vs MATA KULIAH,(2)TAK ADA TAHUN IKUT KULIAH:e. g.(a) AGAMA (I) Vs AGAMA (II/1981),(3) NILAI TULIS TANGAN Vs KETIK. TRANSKRIP S1 JW DARI UGM PALSU JADI @PolriBareskrim SEBAR HOAKS. https://t.co/pka8XMeP1s pic.twitter.com/a3UVzCCF6j

— @ProfYL_Henuk(ROTEMAN LAW FREE) (@ProfylHenuk) May 29, 2025

Twet akun X Dunia Punya Cerita juga mempertanyakan IPK Jokowi yang kurang dari 2.

"Penuh nilai C dan D di Transkip Nilai, terkuak IPK Terakhir Jokowi di UGM, benarkah kurang dari 2?."

"10 Tahun menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka transkrip nilai, setelah adanya tuduhan mendapatkan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada (UGM)."

Soal IPK dari 2, Jokowi sendiri pernah mengatakan sendiri.

Dimuat di Tempo, pada 29 Juni 2013, dengan judul "Jadi Capres Tak Perlu IPK 4, Jokowi: IPK SAYA < 2.

Jadi benarkah yang dibuka Bareskrim Polri PALSU, karena Jokowi sendiri yang mengatakan IPK nya kurang dari 2.

👇👇

Jumlah kredit wajib: 88 SKS, Jumlah kredit pilihan 34 SKS. Total kredit 122 SKS. Kok bisa jadi sarjana kehutanan? Saat ini saja, total kredit sarjana UGM saja 144 SKS. Apakah Jokowi hanya SARJANA MUDA sesuai dengan form yang diisinya? pic.twitter.com/86s2MBkAgk

— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) May 29, 2025

Sumber: HukamaNews