Pengamat Politik : Pernyataan Istana Soal Ijazah Jokowi Tunjukkan Kepanikan Politik!

GELORA.ME - Pengamat politik Sutoyo Abadi kembali melontarkan kritik keras terhadap pernyataan resmi Istana terkait hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Joko Widodo adalah asli.

Ia menyebut, alih-alih menjawab substansi publik, pernyataan tersebut justru menunjukkan kepanikan yang dibungkus narasi normatif.

“Dikatakan bahwa Presiden tetap fokus bekerja dan tak terganggu isu ijazah. Pertanyaannya: apa hubungannya isu keaslian ijazah dengan terganggu atau tidaknya pelayanan kepada rakyat? Ini logika dangkal,” kata Sutoyo dalam pernyataannya, Senin 26 Mei 2025.

Ia menyebut, narasi dari Istana yang mengklaim keabsahan ijazah berdasarkan verifikasi dokumen asli dari lembaga pendidikan melalui proses forensik Bareskrim, tak lebih dari manuver politik.

“Bukan hanya absurd, tapi memperlihatkan betapa dalamnya Istana tenggelam dalam skenario pembenaran yang kosong. Pemeriksaan laboratorium forensik yang dipakai sebagai dasar justifikasi malah memicu tanda tanya baru,” ucapnya.

Sutoyo menyebut sejumlah pernyataan Istana seolah berasal dari para buzzer politik, bukan dari lembaga negara yang bertugas menjaga kredibilitas.

“Ketika juru bicara Istana mengatakan proses verifikasi memperkuat kepercayaan publik terhadap Presiden, itu sama saja dengan memaksa publik percaya tanpa ruang tanya. Narasi seperti ini lebih cocok keluar dari akun medsos partisan, bukan juru bicara resmi negara,” sindir Sutoyo.

Ia juga menyinggung klaim Istana bahwa masyarakat diimbau tidak terprovokasi informasi yang belum jelas. 

Menurutnya, justru publik kini melihat Istana sebagai pihak yang berperan menciptakan provokasi balik dengan memanipulasi makna stabilitas nasional.

“Jangan balikkan logika. Publik sekarang yang mengingatkan Istana agar tak memainkan peran bandit politik yang memaksa masyarakat menelan narasi satu arah,” tukasnya.

Sutoyo bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi total kinerja juru bicara Istana.

“Kalau benar Presiden sudah berganti, maka juru bicara yang masih membawa narasi lama justru merusak kepercayaan. Ucapan yang lepas kontrol, tanpa etika komunikasi politik, sangat tidak pantas keluar dari mulut pejabat setingkat juru bicara Presiden,” kata Sutoyo.

Menurutnya, pernyataan bahwa Presiden berterima kasih kepada pihak-pihak yang menghormati proses hukum juga menyesatkan.

“Proses hukum macam apa? Ini bukan putusan pengadilan. Ini hanya pengumuman satu arah dari aparat yang berpotensi dikendalikan secara politik,” tambahnya.

Sutoyo menyebut bahasa-bahasa yang digunakan Istana seperti “Presiden tetap fokus pada kesejahteraan rakyat” adalah pengalihan isu yang miskin konteks.

“Kalimat-kalimat itu lebih terdengar seperti omong kosong seorang pendongeng yang ingin meninabobokan publik,” tegasnya.

Di sisi lain, Fauzan Ohorella dari Aspirasi Milenial Maluku Indonesia (AMMI) menanggapi hasil penyelidikan Bareskrim dengan nada berbeda.

Ia menilai hasil verifikasi yang menyatakan ijazah Jokowi asli, harus dijadikan landasan hukum untuk menetapkan pihak-pihak yang menyebar tudingan sebagai tersangka.

“Penyidik bisa segera menindaklanjuti dan memproses Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan lainnya. Mereka harus bertanggung jawab atas fitnah ini,” kata Fauzan.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai juru bicara, menyebut bahwa penyelidikan Bareskrim telah menegaskan keabsahan ijazah Jokowi. 

Hal itu dinilai sebagai penegasan integritas Presiden dalam menjabat.

Sumber: Sawitku