Menurut Refly Harun uang untuk membiayai perjalanan 500 relawan ke IKN pasti berasal dari negara, bisa jadi merupakan uang opreasional presiden maupun lainnya, karena tidak mungkin dari uang pribadi Jokowi sendiri atau pun Ketua Umum (Katum) Projo Budi Arie Setiadi.
"Emang lu pikir pakai uang pribadi Pak Jokowi, pakai uang pribadi Ketua Projo, ya pasti uang negara lah yang dipakai, uang operasional presiden lah atau apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya, atau menggunakan pesawat kepresidenan, luar biasa ya negeri ini," ucapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (1/8).
Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Projo yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Jokowi akan mengajak sekitar 500 orang ke IKN untuk melihat progras pembangunan.
"Tadi sudah bilang sama bapak, tanggal 11. Kita berangkat (tanggal) 10 dan 11 (Agustus), tapi acaranya sama Pak Presiden tanggal 11 (Agustus). Iya, 500 orang," kata Budi Arie saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7/2024), dikutip dari Suara.
Relawan, menurut Budi, memandang IKN sebagai perogram warisan dari Jokowi dan menjadi bukti komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia sentris. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh istana di Indonesia adalah produk kolonial.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas