GELORA.ME -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif (MS) untuk menghadiri panggilan tim penyidik berikutnya. Jika tidak, tim penyidik bisa melakukan penangkapan.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, Muhaimin Syarif tidak hadir saat dipanggil tim penyidik sebagai tersangka pada hari ini dengan alasan sedang ada proses praperadilan.
"Di sini kami sampaikan bahwa, KPK menghormati yang bersangkutan melakukan atau mengajukan proses praperadilan, namun itu tidak atau bukan merupakan dasar yang dapat dikategorikan patut dan wajar untuk yang bersangkutan tidak bisa hadir. Sehingga itu adalah dua kejadian yang berbeda," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat malam (21/6).
Untuk itu kata Tessa, tim penyidik berharap Muhaimin Syarif dapat hadir apabila ada panggilan berikutnya dalam kasus dugaan suap proyek dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.
"Jadi sesuai KUHAP, apabila panggilan pertama dianggap tidak bisa hadir karena alasannya tidak patut atau wajar, maka akan diberikan surat panggilan kedua pada yang bersangkutan. Itu untuk saksi. Tentunya kalau untuk tersangka bisa dilakukan, dikeluarkan surat perintah penangkapan," tegas Tessa.
Muhaimin Syarif telah melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (20/5). Permohonan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 61/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Sebelumnya pada Senin (6/5), KPK resmi umumkan bahwa pihaknya kembali menetapkan 2 orang tersangka baru sebagai pihak pemberi suap dalam pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat Gubernur nonaktif Malut, Abdul Ghani Kasuba (AGK).
Namun demikian, KPK belum membeberkan identitas kedua tersangka dimaksud. Hal itu akan diumumkan ketika dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka.
Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, kedua tersangka dimaksud, yakni Muhaimin Syarif selaku swasta, dan Imran Jakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut.
Artikel Terkait
Roy Suryo Kritik Gibran: Acara Mancing di Hari Sumpah Pemuda Dinilai Tak Pantas
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru