GELORA.ME -Sentimen negatif diprediksi bakal terus menghantui Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 di Oktober 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos mengamati, beberapa bulan sebelum lengser dari jabatan Presiden, Jokowi dinilai telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak populis dan bisa merusak reputasi politiknya.
"Mulai dari keputusannya 'berkhianat' dari PDIP dengan mendukung pencapresan Prabowo-Gibran, hingga berbagai kebijakan terbaru mulai RUU TNI, RUU Polri, RUU Penyiaran," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/6).
"Belum lagi kenaikan UKT perguruan tinggi, putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah, pungutan atau iuran Tapera, ormas keagamaan dapat konsesi tambang hingga mundurnya Kepala Otorita dan Wakilnya," sambungnya.
Akibat hal-hal tersebut, pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu meyakini Jokowi akan dinilai tidak memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan selanjutnya.
"Banyak pendapat yang berkembang di ruang publik bahwa Jokowi hanya memiliki kekuatan politik sampai pelantikan Prabowo-Gibran saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi," jelasnya.
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Gelar Pertemuan Rahasia dengan Oposisi, Bahas Kebocoran Anggaran Triliunan
Kaesang Pangarep Berjanji Keras di Rakernas PSI: Targetkan Kemenangan Besar di Pemilu 2029
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026