Sindiran itu Megawati sampaikan ketika berikan pidato politik dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara pada Jumat (24/5/2024).
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayare [bayarnya]? Ayo mikir, coba mikir! Jangan enak-enakan tidur," kata Megawati.
Presiden ke-5 RI ini mengklaim, pemerintahannya berhasil lunasi seluruh utang luar negeri terutama utang kepada International Monetary Fund (IMF). Meski demikian, kini dia merasa seakan tidak ada upaya pemerintah untuk lunasi utang luar negeri.
Megawati semakin bingung sebab sekarang muncul wacana penambahan jumlah kementerian. Dia pun kembali singgung masa pemerintahannya yang dirasa para menteri berjalan efektif meski minim.
"Sekarang ini sudah mulai rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multi dimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33 tetapi bersifat, yang kabinetnya profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi," ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data APBN, utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.262,10 triliun atau setara dengan 38,79% terhadap PDB Indonesia per Maret 2024. Sebagaimana tercantum dalam UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah adalah maksimal 60% dari PDB.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas