Beredarnya Pakta Integritas dan Dugaan Kedekatan PDIP-BIN

GELORA.ME - Beredarnya pakta integritas antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban makin memperkuat kekhawatiran publik terkait campur tangan BIN di gelaran Pemilu 2024.

Analis Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa seharusnya aparatur negara, terutama Badan Intelijen Negara (BIN) tidak boleh terlibat dalam mengamankan suara capres cawapres tertentu.

"Apapun itu terlepas dari partai manapun, oleh siapapun, itu tidak dibenarkan tidak boleh ada perangkat-perangkat negara apalagi institusi BIN dipakai untuk menjadi tim hore, tim pemenangan, sebagai tim relawan," tegas Pangi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

BIN ataupun lembaga lainnya, tutur dia, mesti netral dalam gelaran pemilu, bukan sebaliknya ikut berpolitik praktis. "Seolah menjadi tim yang bekerja untuk mengamankan, untuk memenangkan salah satu capres, itu tidak dibenarkan," tutur dia.

Pangi mengingatkan, fenomena ini harus jadi pembelajaran penting bagi semua pihak. Karena, ia meyakini sulit sekali untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat negara tidak terjebak dalam kontestasi politik.

"Pembelajaran penting bagi kita adalah banyak kemudian partisan itu ada, perangkat-perangkat demokrasi kita dipakai untuk perangkat-perangkat pemenangan, institusi lembaga negara dipakai untuk perangkat kemenangan," ucap Pangi.

Diketahui, berbarengan dengan kabar terjaringnya Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), beredar juga pakta integritas yang mengharuskan Yan memenangkan capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong saat Pilpres 2024.

Dalam salinan pakta integritas yang diterima Inilah.com, Senin (13/11/2023) malam, tertera tanda tangan Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban pada Agustus 2023. Terdapat beberapa poin kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.

Poin pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Kemudian yang bikin heboh, poin keempat. Isinya, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Terakhir, yang kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.

Kemunculan pakta integritas ini tentu memantik reaksi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sebab beberapa waktu terakhir PDIP kerap menyerang cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq meminta Polri turun tangan menyelidiki kebenaran dari pakta integritas PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo.

Permintaan yang sama juga disampaikan Mahfudz Siddiq untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Karena ini perkara serius jika benar terjadi, " ujar Mahfudz kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (14/11/2023).