GELORA.ME - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo, semakin mengkhawatirkan dan menguatkan dugaan adanya intervensi aparat negara dalam Pilpres 2024.
"Kalau pakta Integritas itu benar, tentu layak dipersoalkan netralitas aparat negara pada Pemilu 2024. Setidaknya layak dicek ulang apakah semua Pj Bupati, Pj Wali Kota, dan Pj Gubernur juga menandatangani pakta integritas sebagaimana dilakukan Pj Bupati Sorong," terang Jamiluddin kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/11/2023).
Jika memang seluruh Pj menandatangani dokumen ini, maka sudah sepatutnya jabatan mereka dianulasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk juga, pejabat dari lembaga lainnya yang terlibat.
"Mereka ini tidak akan dapat bersikap netral pada Pilpres 2024. Sebab, salah satu poin dari pakta integritas itu siap mencari dukungan dan kontribusi pada Pilpres 2024, untuk kemenangan salah satu capres di Kabupaten Sorong," ujarnya.
Ia juga meminta Jokowi untuk segera memerintahkan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri hal ini. Dalang atau insiator di balik pakta integritas ini harus diungkap.
"Selain itu, perlu juga dicari inisiator dan pelaksana di lapangan sehingga pakta integritas terwujud. Hal ini diperlukan agar diketahui siapa sesungguhnya aktor dan pelaksana yang menginginkan adanya pakta integritas," tuturnya.
Artikel Terkait
RTM Salah Sebut Prabowo sebagai Jokowi di KTT ASEAN, Disebut Ceroboh
Roy Suryo Kritik Gibran: Acara Mancing di Hari Sumpah Pemuda Dinilai Tak Pantas
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat