GELORA.ME - Presiden Joko Widodo wanti-wanti jangan sampai analisa dari para pakar informasi menjadi kenyataan. Analisa itu yakni, jika pemerintah tidak sanggup memproteksi data-data digital, maka presiden 2029 mendatang bisa ditentukan oleh kekuatan para pemegang data digital.
Jokowi mengaku mendapat informasi dari pakar digital bahwa data digital bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menentukan presiden pada tahun 2029.
"Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki 'pak ini hati-hati, kalau kita tidak proteksi data-data digital kita bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka (pemegang data digital)'," ungkap Jokowi saat memberikan arahan pada alumnus Lemhanas di Istana Negara, sebagaimana dikutip Kamis (5/10/2023).
Dia mengatakan data dan informasi akses pasar adalah emas dan berliannya dunia digital karena sekarang ini merupakan era artificial intelligence, big data analytic dan machine learning.
"Bahkan, kalau sudah masuk politik, bisa mengarahkan hanya bermodalkan data dan informasi," ujarnya.
"Jaga betul yang namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya," kata Presiden.
Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa digitalisasi dan perkembangan teknologi tidak bisa dihentikan. Hal yang perlu dilakukan adalah beradaptasi dengan situasi tersebut serta melindungi aset data digital bangsa.
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengemukakan adanya potensi kerusakan atau terganggunya keamanan siber sebagai dampak dari lompatan teknologi pada tahun 2029.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas