Janji Jokowi di Pulau Rempang Tinggal Kenangan, Rocky Gerung: Dia Punya Problem Psikologi

GELORA.ME - Konflik di Pulau Rempang, Batam masih menjadi sorotan, warga masih ingin memperjuangkan tanah yang telah mereka duduki selama ini. 

Sebelumnya, Warga Rempang melakukan aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan kericuhan melawan aparat pada Kamis (7/9/2023) lalu. Kericuhan ini sempat menjadi perhatian bagi banyak pihak, seperti tokoh dan publik figur Tanah Air.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah menanggapi kerusuhan yang terjadi antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam. 

Jokowi menyebutkan bahwa bentrok ini terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Sebab sebelumnya telah ada kesepakatan warga yang direlokasi akan mendapatkan lahan dan bangunan.

“Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” ungkap Presiden Jokowi kepada wartawan pada Selasa (12/9/2023).

“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberikan lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” sambungnya.

Kini kembali viral sebuah video dikala Jokowi melakukan kampanye Pilpres 2019 lalu di Batam, ia sempat menjanjikan sertifikat kepada warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Di mana selama ini status tanahnya masih tumpang tindih.

“Jadi saya ingin sampaikan dua hal penting. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk Kampung Tua. Siapa yang setuju Kampung Tua disertifikasi?” ungkap Jokowi saat melakukan orasi politik di Kompleks Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Sabtu (6/4/2019) lalu.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga berjanji proses penerbitan sertifikat dilakukan paling lama tiga bulan. Hal ini tak lain agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat.

Nah pada saat itu, tercatat ada sekitar 37 titik Kampung Tua di Batam. Di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih, bahkan sengketa.

"Akan kami lakukan maksimal 3 bulan akan kami selesaikan. Tiga bulan Kampung Tua akan kami sertifikatkan," beber Presiden Jokowi pada saat itu.

Selain itu, Presiden Jokowi pernah memberikan penegasan terhadap pemberian konsesi kepada BUMN maupun Swasta untuk tidak mengganggu masyarakat setempat.