GELORA.ME -Laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dilaporkan Perkumpulan Aktivis Pemantau Hasil Reformasi 98 (Pantau 98) ke Majelis Kehormatan MK.
Laporan tersebut disampaikan usai Anwar Usman memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui kanal YouTube Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (9/9).
Dalam kuliah tersebut, Anwar Usman membahas tentang pemimpin muda dan sejarah usia pemimpin, di tengah-tengah proses gugatan judicial review Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, yang di dalamnya mengatur soal batas minimum usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres).
Anggota Pantau 98, Bandot DM menilai, pernyataan Anwar Usman merupakan pelanggaran terhadap norma di dalam Peraturan MK RI 1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, norma itu dengan jelas melarang hakim konstitusi untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang mereka tangani sebelum putusan resmi dikeluarkan.
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Kontroversi Video Rektor UGM: Perbedaan Tahun Kelulusan Jokowi Dikritik Netizen