GELORA.ME - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak tayangan video azan yang menampilkan sosok bakal capres Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi.
Sebab kewenangan untuk memberikan teguran atau sanksi terhadap tayangan di televisi adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Itu semua merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia, yang di mana KPI sepengetahuan kami pernah menerbitkan tentang etika produksi siaran. Jadi itu semua merupakan kewenangan dari KPI,” kata Idham saat dihubungi, Senin (11/9/2023).
Menurutnya, pihak KPU hingga saat ini masih belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karena pendaftaran bakal capres belum dibuka dan belum masuk masa kampanye. Sehingga KPU belum memegang data nama-nama bakal capres 2024.
“Masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 berlangsung selama 75 hari ke depan berakhir pada 10 Februari 2024,” jelas dia.
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Gelar Pertemuan Rahasia dengan Oposisi, Bahas Kebocoran Anggaran Triliunan
Kaesang Pangarep Berjanji Keras di Rakernas PSI: Targetkan Kemenangan Besar di Pemilu 2029
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026