GELORA.ME -Surat panggilan terhadap Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ternyata sudah dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dideklarasikan.
Hal itu diungkapkan langsung Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri saat menginformasikan agenda pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Cak Imin, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.
"Surat panggilan tersebut tertanggal 31 Agustus 2023, dan sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan (Cak Imin)" ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (5/9).
Sementara itu, deklarasi Anies-Cak Imin sebagai bacapres dan cawapres baru terjadi pada Sabtu kemarin (2/9), atau dua hari setelah surat pemanggilan dikirim KPK kepada Cak Imin.
Lebih lanjut, KPK berharap Cak Imin kooperatif hadir pada hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK jam 10.00 WIB," kata Ali.
Atas dasar tersebut, Ali juga memastikan bahwa proses penyidikan kasus di Kemnaker tidak ada kaitannya dengan proses perpolitikan, apalagi jika dikaitkan dengan Cak Imin yang menjadi bacawapres mendampingi Anies Baswedan.
"Perlu dipahami, jauh sebelum itu (deklarasi Cak Imin cawapresnya Anies), kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut," kata Ali.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya