GELORA.ME - Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menilai pernyataan Demokrat yang merasa dikhianati soal duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memicu perpecahan koalisi. Terlebih menurutnya, Demokrat mendorong Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies.
"Pernyataan Demokrat hari ini memungkinkan terjadinya perpecahan di koalisi perubahan dimana Demokrat merasa tidak terima pernyataan ada persetujuan Cak Imin sebagai cawapresnya Anies. Padahal jelas agenda Demokrat tentu ingin mendorong AHY. Menurut saya dalam konteks itu dapat dipahami situasi bergejolaknya koalisi," kata Aditya kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).
Di balik kekecewaan itu, Aditya menilai Demokrat masih bisa mendorong AHY sebagai cawapres, yakni dengan menduetkan dengan Sandiaga. Untuk diketahui, duet Sandiaga-AHY juga tengah diperhitungkan. Dia menilai poros keempat bisa saja terjadi.
"Namun di sisi lain, tentu Demokrat masih ada peluang untuk mendorong AHY sebagai cawapres dgn situasi yang digadang bersama Sandi Uno beberapa waktu belakangan ini. Ini juga potensi yang masih mungkin terjadi di kala perubahan-perubahan koalisi begitu cepat terjadi. Kita tunggu saja apakah memang ada pembicaraan lanjutan untuk mendorong adanya poros keempat dalam pilpres nanti," ucapnya.
Meski begitu, Aditya mengatakan tidaklah mudah bagi PPP yang telah mendorong Sandiaga jadi cawapres Ganjar Pranowo. Tapi menurutnya, apapun bisa terjadi, terlebih tiap partai berharap efek ekor jas demi menaikkan elektoral.
"Dari sisi PPP ini bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi seperti yang saya bilang bahwa setiap parpol punya harapan mendapat efek ekor jas dalam pileg, maka potensi pergeseran koalisi dapat saja terjadi, Karena PPP juga punya harapan untuk bawa Sandi menaikkan elektoral partainya," ujarnya.
Sebelumnya, wacana hitung-hitungan duet Sandiaga dan AHY muncul ke publik diungkapkan oleh pendukung yang juga sahabat Sandiaga, Miftah Sabri.
"Belakangan setelah melihat itu ada yang buat hitungan ternyata kalau PPP, Demokrat, PKS itu cukup almost (hampir) 21% (Presidential Threshold)," ujar Miftah di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8).
Artikel Terkait
RTM Salah Sebut Prabowo sebagai Jokowi di KTT ASEAN, Disebut Ceroboh
Roy Suryo Kritik Gibran: Acara Mancing di Hari Sumpah Pemuda Dinilai Tak Pantas
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat