GELORA.ME -Gugatan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya mengenai batasan umur calon presiden dan wakil presiden yang sedang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), mendapat sorotan tajam dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wemenkumham) Denny Indrayana.
Menurutnya, gugatan yang dilayangkan PSI dan Partai Garuda itu bukan semata tentang perkara konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres. Bukan juga sekadar tentang dugaan kuat kepentingan politik praktis Pemilu 2024.
“Tetapi lebih terangnya adalah terkait dengan opsi dan skenario Jokowi untuk membuka kemungkinan Gibran Jokowi menjadi kontestan dalam Pilpres 2024,” tegasnya lewat akun media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter, pada Kamis (3/8).
Denny Indrayana sengaja tidak menyebut spesifik opsi Gibran cawapres. Sebab, ada kemungkinan godaan untuk menjadi capres juga bisa diamini sekalipun peluang itu lebih kecil.
Artikel Terkait
RTM Salah Sebut Prabowo sebagai Jokowi di KTT ASEAN, Disebut Ceroboh
Roy Suryo Kritik Gibran: Acara Mancing di Hari Sumpah Pemuda Dinilai Tak Pantas
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat