Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja, Jumhur Hidayat: MK Harus Hentikan Petualangan Presiden

GELORA.ME -Gugatan Organisasi Serikat Pekerja terkait UU Cipta Kerja masih terus dilakukan. Melalui kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm, ada 15Serikat Pekerja menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan atas pengujian formil UU 2/2022 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam materi gugatan, para Pemohon menegaskan, persoalan utama yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian formil adalah proses pembentukan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Dalam regulasi itu, diatur suatu Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

Jika tidak disetujui, maka Perppu harus dicabut. Faktanya karena pada sidang terdekat dengan lahirnya Perppu Cipta Kerja tidak disahkan DPR, maka MK harus menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu tidak sah dan inkonstitusional," demikian tuntutan pemohon.    

Menurut Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, perjuangan buruh saat ini sangat berharap pada MK  dalam menegakkan konstitusi. Rudi mengaku hanya MK yang menjadi benteng terakhir yang bisa diharapkan dalam penegakan konstitusi.

"Kami sudah tidak percaya pada Presiden dan DPR," tegas Rudi.